Kalurahan Jagalan

Kunjungan Komisi A DPRD DIY ke Kalurahan Jagalan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak, dilaksanakan pada hari Jumat (11 Juli 2025) dan dihadiri oleh Hifni Muhammad Nasikh, S.E., MBA sebagai Wakil Ketua, Syarief Guska Laksana, SH sebagai Anggota, D. Radjut Sukasworo sebagai Anggota, Dr. Hj Yuni Satia Rahayu, SS.M.Hum sebagai Anggota, Akhid Nuryati, S.E sebagai Anggota, Purwanto sebagai Anggota, Didik Kuswanto, S.E sebagai Anggota, Sofyan Setyo Darmawan, ST.M.Eng sebagai Anggota, H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si, M.Ec.Dev sebagai Anggota, Arif Kurniawan, S.Ag, MH sebagai Anggota, Dr. Stevanus C. Handoko, S.Kom, MM sebagai Anggota, Umaruddin Masdar, S.Ag sebagai Koordinator.

Kunjungan Komisi A DPRD DIY mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 9 Tahun 2015 mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak. Perda ini mencakup berbagai aspek terkait administrasi kependudukan, termasuk pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan database kependudukan, dan informasi administrasi kependudukan. 

Carik Kalurahan Jagalan menjelaskan bahwa terdapat adanya beberapa permasalahan yaitu : PAD sampai saat ini masih setengah dari target, dan permasalahan pelayanan yang ada di Jagalan seperti aplikasi yang terdapat di Smartbantul membutuhkan waktu yang terkadang cepat dan terkadang lambat sehingga masyarakat mengira kerja Kalurahan yang lambat, kemudian tidak ada format persyaratan menikah bagi non muslim, dan untuk aplikasi SIAK perlu disempurnakan karena kadang kala ada error system . Oleh karena itu, permasalahan tersebut di rangkum oleh Wakil Ketua DPRD dan di catat sebagai bahan rapat koordinasi bersama stake holder terkait untuk dicarikan solusinya yang diagendakan rencananya pada tanggal 18 Juli 2025.